Politik Uang di Sekolah: Menguak Jual Beli Kursi Jabatan Wakil Kepala Sekolah hingga Kepala Sekolah.

Praktik “Jual Beli Kursi” dalam birokrasi pendidikan adalah kanker yang merusak fondasi moral sekolah. Ketika jabatan Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) hingga Kepala Sekolah (Kepsek) tidak lagi didasarkan pada kompetensi dan integritas (meritokrasi), melainkan pada besarnya “setoran” atau kedekatan politik, maka sekolah telah berubah dari lembaga pendidikan menjadi lembaga transaksional.

Berikut adalah bedah masalah mengenai bagaimana politik uang menghancurkan kepemimpinan di sekolah:

1. Modus Operandi: Mahar di Balik Surat Keputusan (SK)

Jabatan strategis di sekolah sering kali menjadi komoditas politik, terutama di tingkat daerah.

• Sistem Upeti: Untuk mendapatkan posisi Kepala Sekolah di sekolah yang dianggap “basah” (memiliki dana BOS besar atau jumlah siswa banyak), oknum calon kepsek sering kali memberikan mahar kepada oknum di dinas pendidikan atau perantara politik.

• Investasi Politik: Menjelang pilkada, posisi kepsek sering dijadikan alat tukar guling. Guru yang mampu memobilisasi suara atau memberikan sumbangan dana kampanye akan dijanjikan kursi kepsek sebagai imbalan setelah pasangan calon menang.

• Wakasek “Titipan”: Di tingkat internal, posisi Wakasek terkadang tidak dipilih berdasarkan kemampuan manajerial, melainkan kedekatan personal dengan Kepsek atau titipan dari pihak luar yang memiliki kepentingan tertentu di sekolah tersebut.

2. Siklus Korupsi: Mengembalikan “Modal” Jabatan

Inilah dampak paling merusak dari jual beli jabatan. Seorang pemimpin yang mendapatkan kursinya dengan cara membayar akan merasa memiliki “beban utang” yang harus segera dilunasi.

1. Penyimpangan Dana BOS: Karena sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli jabatan, prioritas utama sang kepsek adalah mengembalikan modal tersebut. Dana BOS yang seharusnya untuk kebutuhan siswa dipotong melalui berbagai markup atau kegiatan fiktif.

2. Pungutan Liar (Pungli): Sekolah dengan kepemimpinan transaksional cenderung kreatif menciptakan berbagai pungutan kepada wali murid dengan dalih pembangunan, seragam, atau kegiatan ekstrakurikuler yang tidak transparan.

3. Jual Beli Nilai dan Kelulusan: Integritas akademik digadaikan. Jabatan yang dibeli sering kali berujung pada komersialisasi nilai demi memuaskan pihak-pihak tertentu yang membayar.

Dampak Sistemik Politik Uang pada Kepemimpinan Sekolah

3. Matinya Inovasi dan Profesionalisme Guru

Ketika guru melihat bahwa untuk naik jabatan tidak diperlukan prestasi melainkan uang, maka motivasi untuk belajar dan berinovasi akan mati.

• Budaya “Asal Bapak Senang”: Guru-guru yang kompeten namun jujur akan tersisih. Ruang guru akan didominasi oleh mereka yang pandai menjilat dan mengikuti arus “permainan” sang pemimpin demi keamanan posisi mereka.

• Kesenjangan Sosial: Terjadi perpecahan antara kubu guru yang merupakan “orang dekat” pemimpin dengan guru-guru yang tetap mencoba menjaga idealisme. Atmosfer kerja menjadi beracun (toxic).

4. Hilangnya Kepercayaan Publik

Masyarakat, terutama wali murid, bukan tidak tahu mengenai praktik ini. Ketika berita tentang “harga kursi kepsek” menyebar, wibawa sekolah di mata publik runtuh. Orang tua tidak lagi melihat sekolah sebagai tempat pembentukan karakter, melainkan sebagai pasar tempat segala hal bisa dibeli dengan uang.

5. Kesimpulan: Memutus Rantai Transaksional

Jual beli kursi jabatan adalah pengkhianatan terbesar terhadap dunia pendidikan. Untuk memutus rantai ini, diperlukan transparansi total dalam proses seleksi kepemimpinan:

• Seleksi Terbuka dan Independen: Melibatkan pihak ketiga seperti akademisi atau profesional untuk menguji kompetensi calon pemimpin sekolah tanpa intervensi politik.

• Sistem Whistleblowing yang Aman: Guru dan staf sekolah harus memiliki saluran berani untuk melaporkan praktik upeti tanpa takut akan sanksi atau pemecatan.

• Digitalisasi Anggaran: Pengawasan dana sekolah yang bisa diakses secara real-time oleh publik agar tidak ada ruang bagi pemimpin “pembeli kursi” untuk melakukan korupsi.

Pemimpin adalah cermin dari institusinya. Jika kepalanya sudah “busuk” karena politik uang, maka sulit bagi sekolah tersebut untuk melahirkan generasi yang jujur dan berintegritas.

Menurut Anda, apakah sebaiknya masa jabatan Kepala Sekolah dibatasi hanya satu periode saja tanpa bisa diperpanjang untuk mencegah terbentuknya “kerajaan kecil” yang rawan korupsi di sekolah?